Ide-ide cemerlang untuk kebaikkan manusia, dan makhluk Alloh SWT lainnya .... Think before you click ... Fikirkan sebelum meng-klik ...

Selamat Datang

Terima Kasih anda telah mengujungi blog saya , blog ini ditujukan untuk berbagi ilmu, pengalaman dan apa saja yang bermanfaat untuk kita semua, terutama ilmu yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi, semoga blog ini informatif dan dapat memberi nilai tambah bagi anda .






Senin, 03 Januari 2011

Al Hawwalah / Hiwalah

1. Pengertian

Berasal dari kata haala – yahuulu lalu menjadi hawwala – yahawwilu – tahwiilan. Hawwala – yuhawwili – tahwiilan berarti tahawwul dan intiqaal yakni perpindahan. Yaitu perpindahan tanggung jawab (qardl) hutang dari orang yang berhutang (Al Muhiil) kepada orang lain ( Al Muhaal ‘alaih). Dalam hal ini pihak yang berakad akan melibatkan pihak ke tiga. Jadi akad Hawwalah ini pada dasarnya merupakan akad yang berhbngan dengan akad qardl.
Dalam madzhab Syafii, kita dapatkan definisi Hawwalah sebagai berikut :Akad yang menimbulkan konsekwensi perpindahan hutang dari suatu dzimmah (hak-hak yang terlindungi/tagihan) kepada dzimmah yang lain.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab Qardl, bahwa Qardl merupakan akad Tabarru dengan demikian semua akad yang berhubungan dengan akad Qardl pada dasarnya merupakan akad tabarr juga, begitu juga dengan Hawwalah. Apakah akad Tabarru bisa dikembangkan menjadi akad Mu’awadlah / pertkaran ataupun komersial? Hal ini perlu dikaji lebih dalam. Meskipun demikian, ada sebagian kecil ulama yang mengelompokkan Hawalah ke dalam bab jual beli karena adanya unsur pertukaran tetapi pendapat ini lemah

Contoh akad Hawalah;
Ahmad telah memberikan piutang kepada Syakir, tetapi Syakir juga memberikan piutang kepada Mahmud. Perincian kasusnya adalah;
Ahmad merupakan pihak yang surplus (memberikan piutang) : Al Muhaal
Syakir merupakan pihak yang balance (punya piutang dan berhutang) : Al Muhiil
Mahmud adalah pihak yang minus, dia berhtang saja : Al Muhaal ’alaih
Untuk menyederhanakan jalr htang pitang serta pembayaran, maka Mahmud diminta membayar langsung ke Ahmad sehingga Syakir bebas dari rusan hutang dan piutang. Inilah contoh kasus Hawalah.

2. Hukum dan Dalil
Para Fuqaha telah sepakat (Ijma’) bahwa Hawalah diperbolehkan dalam Islam bahkan menurut sebagian ulama madzhab Hambali Ibnu Jarir dan madzhab Dzahiriyah hukumnya adalah wajib ( Fiqhussunah : Sayyid Sabiq ), karena adanya hadits shahih dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah saw bersabda : ” Menunda tanpa udzur bagi orang yang kaya (mampu) adalah dzalim, dan jika salah seorang diantara kamu dipindahkan (tagihannya) kepada orang yang mampu hendaklah ia menerimanya.” ( HR. Bukhori ) Akan tetapi sebagian besar ulama mengomentari bahwa perintah yang ada dalam hadits ini adalah menunjukkan sunnah, seperti halnya perintah mencatat transaksi hutang piutang yang tersebut dalam surat Albaqarah : 282

3. Hukum Hawalah dan peristilahannya :
a. Pihak yang berakad dalam hal ini melibatkan 3 orang yaitu;
• Al Muhiil : orang yang berhutang dan juga berpiutang (balance, pelaku utama)
• Al Muhaal atau Muhtaal, orang yang berpiutang (surplus)
• Al Muhaal ’Alaih (kreditor) orang ini akan dipindahkan dalam membayar hutang
b. Sighat : terdiai dari Ijab dan Qabul
c. Obyek akad terdiri dari dua hal :
• Al Muhaal bih : Hutang Al Muhiil kepada AlMuhaal
• Hutang Al Muhaal ’alaih kepada Al Muhiil.

4. Syarat sah Hawalah

1. Ridla antara Al Muhiil dan Al Muhaal, adapun keridlaan Al Muhaal ‘alaih maka hal ini tidak disyaratkan menurut sebagian ulama karena adanya hadits di atas
2. Dua hak / hutang itu harus sama nilainya
3. Kejelasan atau kestabilan hutang, artinya hutang yang menjadi objek akad dalam Hawalah tidak merupakan yang masih dipeselisihkan/sengketa. Jika hutangnya mash sengketa dan belum jelas kedudukannya makaHAwalah tdak sah
4. Hak yang di Hawalah kan (hak dbayar/putang) juga merupakan sesuatu yang jelas
5. Tanggung Jawab AlMuhiil
Jika akad Hawalah telah dlaksanakan secara sah,maka tanggung jawab Al Muhiil telah bebas dari hutang, sehingga apabila Al Muhaal ’alaih bangkrut misalnya, ia tidak lag berkewajiban membayar hutang (karena sebenarnya a juga punya putang / balance), ini adalah pendapat kebanyakan ulama.
Mengenai hal ini Imam Syafii dalam Al Umm mengatakan :
”Pendapat kami adalah pendapat yang dikatakan oleh Malik bin Anas yang berkata bahwa, ” Apabila seorang (Al Muhil) melakukan Hawalah kepada orang lain tentang suatu hak (tagihan) kemudianAl Muhaal ’alaih bangkrut atau wafat, maka Al Muhal tidak boleh kembali untuk menagih kepadaAl Muhiil selamanya.” Wallahu A’lam.

Rahn (gadai)

Pengertian:
Secara bahasa Rahn berarti : Al-habs, yang berarti menahan/memenjara (tanggung jawab) Ad-dawaam, atau ats-tsubut (tetap).

Dalam konteks ini kita dapati Allah swt berfirman:
Tiap-tiap diri ditahan (bertanggung jawab) atas apa yang diperbuatnya, QS Al-Muddatstsir : 38.

Adapun dalam istilah, Rahn berarti menahan yang mempunya nilai ekonomis sebagai bukti dan atau jaminan atas hutang. Jadi rahn atau gadai adalah akad yang berkaitan dengan akad qadrl. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa qadrl adalah akad tabarru’ maka rahn juga merupakan bagian dari tabarru’, karenanya rahn termasuk salah satu akad yang tidak cocok untuk disejajarkan dengan akad jual beli, rahn kurang menguntungkan dari sisi bisnis karena ia merupakan kegiatan sosial.

Hukum dan Dalil:
Para ulama sepakat bahwa Rahn dperbolehkan dalam Islam dengan beberapa dalil a.l:

a. Al-Qur’an surah Al-Baqarah : 283
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLOH SWT Tuhannya, dan jangan kamu (para saksi), menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan ALLOH SWT maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menyatakan bahwa orang yang melakukan akad hutang piutang sebaiknya dtulis dan jika tidak ada penulisnya maka bisa diganti dengan cara adanya barang yang dijadkan jaminan / gadai yang diberikan oleh muqtaridl (orang yang berhutang) dan dipegang atau ditahan oleh muqridl (orang yang memberikan hutangan).

b. Hadits
Dari Istri Rasul, Aisyah ra berkata, bahwasanya Rasululloh saw telah membeli makanan dari seoarng yahudi untuk waktu yang akan datang (bai’us salam) dan Beliau menggadakan baju besinya. HR. Bukhori

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa Rasululloh saw pernah menggadaikan baju besinya, karena itulah maka rahn diperbolehkan. Dar sisi lain hadits ini boleh jadi mengisyaratkan kondisi financial Rasululloh saw yang cukup memprihatinkan, beliau tidak bergelimang dengan harta bahkan untuk kebutuhan membeli makanan Beliau harus menggadaikan sesuatu.

Rahn tidak menjadikan pemiliknya tertutup (dar resiko dan manfaatnya), bagi pemiliknya manfaat barang tersebut dan tanggung jawab dia pula bila ada kerugian ( bea / resiko) nya. HR. Daru Quthni

3. Rukun Rahn
a. Aqidaan : Rahin (orang yang menggadaikan barangnya) dan Murtahin ( penerima gadai), keduanya harus memenuhi persyaratan dalam nadzariyatul ’aqd
b. Ma’qud ’alaih atau obyek aqad ; Al Marhuun (barang yang digadaikan), da harus termasuk barang yang boleh dijualbelikan, jelas dan dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan / memiliki nilai ekonomis dan hak milik Rahin dan Al Marhun bih (hutang), harus merupakan yang benar-benar adanya secara hukum bukan hutang yang masih sengketa keberadaan dan jumlahnya, yakni jelas status dan ukurannya.
c. Sighat atau Ijab dan Qabul

4. Hukum dan Manfaat Barang Gadai
Barang yang digadai (Al Marhun) adalah suatu amanah dari rahin kepada murtahin. Dia merupakan bukti atas adanya hutang piutang, bukan diberikan untuk dimanfaatkan oleh murtahin. Oleh karena itu barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya oleh murtahin, misalnya jika barang yang digadaikan adalah mobil, maka dia tidak boleh dipakai untuk bepergian.Jika barang yang digadaikan adalah emas maks dia tidak boleh dikenakan/dipakai oleh murtahin sehingga tidak terjerumus ke dalam hutang yang jarra manfaatan atau hutang yang mengandung benefit bagi pihak muqridl.
Al Murtahin (pihak yang menerima gadai) boleh saja memanfaatkan barang gadainya apabila dia harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjaganya. Sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan karenanya dia perlu diukur sebanding, misalnya jika barang yang digadaikan adalah binatang maka dia berhak memerah susunya untuk diminum atau dijual. Dalam hadits, dari Abu Hurairah ra berkata; Rasululloh saw bersabda, “Punggung (ternak) boleh dinaiki sesuai dengan biaya yang dikeluarkan apabla ia digadaikan. Susu unta boleh diminumnya apabila ia digadaikan. Pihak yang menaiki dan meminumnya wajib mengeluarkan biaya”. ( HR. Imam Baihaqi ) Dan menurut Imam Baihaqi hadits seperti ini juga dirwayatkan oleh Imam Bukhori dalam hadits shohihnya.

5. Penyelsaian / Berakhirnya Gadai
Pada zaman jahiliyah (zaman kebodohan dan kegelapan), apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya maka barang yang dgadaikan akan menjadi milik murtahin (pemberi hutang), baik dimilki, dipakai sendiri ataupun dijual. Hal yang demikian tidak diperbolehkan dalam syariat Islam .
Dalam Islam gadai hanya sebagai jaminan atas hutang, karenanya jika hutang telah jatuh tempo dan rahin tdak mampu membayar hutangnya, maka Al Marhun dapat dijual untuk membayar hutang, jika lebih harus dikembalikan kepada pemilik barang dan jika kurang maka orang yang berhutang harus tetap menambah guna melunasi hutangnya, sesuai dengan hadits di atas.
Dalam praktek sekarang ini, khususnya dalam transaksi individual basanya praktek pegadaian masih mengikuti pola pegadaian jahiliyah, dimana ketika seorang yang berhutang dan menggadaikan barangnya tidak mampu membayar hutangnya maka barang itu langsung dijadikan hak milik penerima gadai dan orang yang berhutang dianggap telah melunasi hutangnya. Yang seperti in tidak diperbolehkan dalam syartat Islam.

6. Gadai dalam Lembaga Keuangan Syariah Modern
Pada saat ini, hampir semua bank syariah mengaplikasikan Aqd Rahn, baik sebagai akad tambahan dalam produk murabahah dan sejenisnya, ataupun sebagai produk sendiri. Misalnya ketika seseorang mengajukan pembiayaan/kredit untuk pembelian rumah, maka pihak bank meminta kepada nasabah agar menjadikan sertifikat rumah yang dibiayai itu sebagai collateral atau rahn atas adanya hutang nasabah kepada pihak bank dalam pembelian rumah. Jika nasabah wan prestasi atau tidak mampu melunasi hutang pembelian rumahnya maka rumah akan dijual oleh bank untuk melunasi sisa pembayaran atas pembelian rumahnya, jika ada kelebihan dari penjualan itu maka sisa penjualan harus dikembalikan kepada pihak nasabah.
Adapun dalam lembaga pegadaian syariah, maka aplikasinya adalah; pihak pegadaian memberikan kepada nasabah dan nasabah yang menerima hutang dari pihak pegadaian wajib membayar hutang sejumlah yang ia terima. Untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian plus margin keuntungan yang ditargetkan oleh pegadaian maka ada akad kedua dan akad ketiga yang terjadi pada transaksi pegadaian syariah ini. Yaitu pihak nasabah wajib menggadaikan (rahn) barang berharga kepada pihak pegadaian dan pihak pegadaian akan menyimpannya disuatu tempat tertentu yang dianggap aman. Untuk penyimpanan dan penjagaan, pihak pegadaian mengenakan bea sewa ( Ijarah ) atas tempat yang digunakan menyimpan barang tersebut.